Dewan Pendidikan Muba Rumuskan Program 2026, Soroti Transparansi BOS hingga Gaji Guru PAUD

11/17/20252 min read

SEKAYU – Dewan Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar rapat anggota guna membahas evaluasi kinerja serta merumuskan rancangan program kerja tahun 2026. Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Sekretariat Dewan Pendidikan, Gedung Pusat Belajar Guru (PBG), Jalan Perjuangan Lk. VII, Kelurahan Serasan Jaya, Sekayu, pada Senin (17/11/2025).

Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pendidikan serta staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muba ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pendidikan Muba, Azhari, H.Z, B.Sc, S.H., CMPS, CMBM, C, CL.

Dalam sambutannya, Azhari mengapresiasi kehadiran penuh para anggota di tengah kesibukan masing-masing. Ia menekankan bahwa pertemuan ini krusial untuk menyatukan visi demi kemajuan pendidikan di Muba.

"Saya berharap seluruh peserta rapat dapat menyampaikan pendapat dan saran konstruktif, baik terkait program kegiatan tahun 2026 maupun hal-hal lain yang menyangkut usaha memajukan pendidikan di Musi Banyuasin," ujar Azhari.

Fokus pada Transparansi dan Rakornas

Sekretaris Dewan Pendidikan Muzalani,S.H.,M.Si dalam paparannya menyampaikan agenda mendesak terkait persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dewan Pendidikan yang dijadwalkan berlangsung pada 19–21 November 2025. Di Surabaya Jawa Timur.

Selain agenda nasional, Sekretaris juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan. Ia mengajak seluruh anggota untuk memperketat monitoring penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Pengawasan intensif diperlukan agar pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah berjalan transparan dan tepat sasaran," tegasnya.

Masukan Anggota: Dari Layanan Publik hingga Kesejahteraan Guru

Rapat tersebut diwarnai dengan berbagai masukan kritis dari para anggota. Anggota Dewan Pendidikan, Hutasoit, menyoroti pentingnya kesiapan sekretariat dalam melayani publik. Menurutnya, sekretariat harus selalu standbymenerima kunjungan pendidik maupun tenaga kependidikan agar aspirasi masyarakat dapat terakomodir.

"Selain pelayanan, masalah disiplin sekolah dan transparansi pengelolaan anggaran sekolah juga harus menjadi perhatian utama kita," tambah Hutasoit.

Sementara itu, Drs. Mudatsir mengusulkan agar audiensi Dewan Pendidikan dilakukan secara berkala untuk menyerap aspirasi lapangan. Ia juga menyarankan pencetakan dan pendistribusian bahan publikasi ke sekolah-sekolah. "Ini penting agar informasi dan keberadaan Dewan Pendidikan dapat langsung menyentuh sekolah-sekolah yang ada di pelosok Muba," ungkapnya.

Terkait rencana kerja 2026, Ahmad Samsuri menekankan pada pematangan jadwal kunjungan kerja dan monitoring lapangan.

Isu kesejahteraan pendidik juga menjadi sorotan tajam dalam rapat ini. Anggota lainnya, H.Dungcik Cikwi, A.Ma.,Pd mengungkapkan fakta lapangan mengenai rendahnya honorarium guru, seperti yang terjadi di PAUD Hijrah dimana gaji guru hanya sebesar Rp300.000 per bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

"Selain masalah kesejahteraan, untuk kelancaran kegiatan di lapangan, kami juga membutuhkan kelengkapan administrasi seperti surat tugas dan absensi anggota," jelas Dungcik.

Rapat koordinasi ini berjalan lancar hingga akhir sesi. Melalui pertemuan ini, diharapkan kualitas kinerja Dewan Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin semakin meningkat, sehingga mampu melahirkan program kerja yang berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan di Bumi Serasan Sekate.