Dewan Pendidikan dan DPRD Muba Sepakati Poin-Poin Strategis untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

9/22/20252 min read

SEKAYU, MUBA – Dewan Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bersama Komisi IV DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Bagian Hukum Setda Muba, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghasilkan sejumlah rekomendasi krusial untuk kemajuan pendidikan di Bumi Serasan Sekate. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi dan langkah strategis antar lembaga.

Rapat yang berlangsung khidmat di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Senin (22/9/2025) ini dimulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh seluruh jajaran anggota Dewan Pendidikan Muba dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pendidikan Azhari, B.Sc., S.H., C.MSP, C.MBM, C.CL. Dari pihak Disdikbud, hadir Sekretaris Dinas, Sukarni AS,S.Ag., M.Si dan Kabid Pembinaan Sekolah Dasar, Yudi Ardiansyah,SSTP.,M.Si. Rombongan diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Muba, Edi Haryanto, beserta Sekretaris Komisi, A'an Cipta Mandiri, S.IP., MH, dan anggota komisi lainnya, Muhammad Ibrahim dan Alpian.

Ketua Dewan Pendidikan Musi Banyuasin Azhari menyatakan, "Kehadiran kami di sini adalah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan memastikan setiap anak di Musi Banyuasin mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas. RDP ini adalah wujud sinergi positif antara legislatif, eksekutif, dan kami sebagai representasi masyarakat."

Rapat Dengar Pendapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan merumuskan solusi konkret terkait peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan di Muba. Diskusi yang berjalan konstruktif menghasilkan tiga set rekomendasi utama yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

Rekomendasi untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Fokus utama rekomendasi ditujukan kepada Disdikbud sebagai garda terdepan pelaksana kebijakan pendidikan. Dewan Pendidikan bersama DPRD mendorong Disdikbud untuk:

1. Meningkatkan Pemerataan Kualitas: Memastikan seluruh sekolah, terutama di daerah pelosok, mendapatkan standar kualitas yang setara.

2. Peningkatan Kompetensi Guru: Mengadakan program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan untuk memastikan semua tenaga pendidik memenuhi standar kompetensi nasional.

3. Pemetaan Kebutuhan: Melakukan pemetaan komprehensif terkait jumlah guru dan fasilitas yang dibutuhkan di setiap sekolah sebagai dasar pengambilan kebijakan.

4. Penyelesaian Masalah PPPK: Menuntaskan permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan memperhatikan dua hal vital: penempatan guru disesuaikan dengan sekolah dan domisili asal, serta melakukan pendataan ulang seluruh tenaga honorer yang belum masuk database BKN.

Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan

Selain itu, rapat juga merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Muba untuk segera menyusun regulasi yang menjamin independensi Dewan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya. "Regulasi ini penting agar kami dapat bekerja secara objektif dan maksimal tanpa intervensi," tegas salah seorang anggota Dewan Pendidikan. Pemda juga didorong untuk memberikan dukungan berupa kendaraan dinas operasional guna menunjang mobilitas Dewan Pendidikan dalam menjangkau seluruh wilayah Muba.

Sementara itu, Dewan Pendidikan sendiri mendapatkan amanat untuk terus proaktif dalam:

· Menghimpun dan menganalisis aspirasi serta keluhan masyarakat terkait pendidikan.

· Memberikan pertimbangan strategis dalam penentuan arah kebijakan pendidikan.

· Mengawasi penyelenggaraan pendidikan demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

· Memberikan layanan advokasi dan konsultasi pendidikan bagi masyarakat.

Seluruh hasil pertemuan ini telah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Musi Banyuasin.